kolom
Langganan

Keadilan Lingkungan

Muhammad Ansori Redaksi  - Espos.id Kolom  -  Kamis, 31 Juli 2025 - 13:57 WIB

ESPOS.ID - Muhammad Ansori (Solopos/Istimewa)

Demokrasi dan lingkungan hidup merupakan dua hal yang sebenarnya berkaitan sangat erat, meskipun jarang diangkat menjadi isu publik.

Yang perlu disadari bersama adalah sebenarnya keadilan lingkungan merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi yang berkelanjutan.  

Tanpa keadilan lingkungan, demokrasi akan rapuh dan tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi warga. Sebagai contoh adalah program makan bergizi gratis (MBG) yang sedang digencarkan oleh pemerintah saat ini.

Program ini membutuhkan perencanaan dan memerlukan strategi pelaksanaan yang matang karena melibatkan banyak pihak dari berbagai unsur.

Salah satu aspek pentingnya adalah ketersediaan dan kesiapan terkait lingkungan, apalagi ketika berbicara tentang keberlanjutan program pada jangka panjang mendatang. 

Salah satu hal penting yang menjadi faktor utama program ini adalah tentang ketersediaan bahan makanan bergizi yang berasal dari hewan maupun tanaman. 

Kedua bahan ini, secara langsung maupun tidak langsung, berkaitan erat dengan penyiapan lingkungan, alam yang mendukung ketersediaan, dan keberlangsungan bahan utama agar program MBG berjalan secara berkelanjutan.

Jika tidak dilakukan penyiapan sampai pada berbagai hal penunjang ketersediaan bahan utama tersebut, daya tahan program ini sangat mungkin tidak bertahan lama.

Kekurangan bahan utama jamak harus dicukupi dengan melakukan impor yang menambah anggaran yang cukup besar. Impor juga tidak bersifat berkelanjutan, kecuali dalam urusan beban pembiayaan.

Program MBG hanya salah satu contoh bahwa program dan kebijakan tidak bisa berdiri sendiri dan selalu terkait dengan kebijakan lain, di antaranya adalah kebijakan tentang lingkungan.

Sebagai contoh lain adalah kebijakan tentang pembukaan investasi di berbagai bidang yang juga  harus siap dengan risiko lingkungan.

Kebijakan membuka peluang pendirian pabrik harus siap dengan dampak limbah pabriknya. Penambangan harus mengantisipasi dampak kerusakan lingkungan.

Pembangunan infrastuktur fisik seperti pengaspalan, pembangunan  jalan bebas hambatan, atau betonisasi jalan harus diimbangi dengan kesiapan tentang ancaman banjir karena berkurangnya daerah resapan air.

Meskipun kita sama-sama tahu bahwa segala proses pembangunan tersebut sudah melalui analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) atau kajian semacamnya, fakta menunjukkan masih mudah muncul dampak kebijakan yang berefek pada peristiwa-peristiwa kebencanaan dan kerusakan lingkungan. 

Berkaca pada berbagai perencanaan, program, analisis dampak dari sebuah kebijakan yang masih banyak memunculkan risiko buruk–khususnya terhadap lingkungan, perlu ada kajian strategi yang lebih imparsial. 

Kebijakan, program, dan pembangunan tidak pernah lepas dari proses dan pola kehidupan berdemokrasi yang berjalan. Beberapa penjelasan bisa disampaikan mengenai hubungan antara demokrasi dan keadilan lingkungan.

Kedua, yang jadi bagian penting dari demokrasi adalah prinsip persamaan. Prinsip ini menuntut perlakuan yang adil bagi semua warga negara, termasuk dalam hal akses terhadap sumber daya alam dan pelindungan dari kerusakan lingkungan. 

Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, atau kelompok tertentu. Adanya kelompok-kelompok masyarakat yang ikut peduli secara berkesadaran penuh maupun karena faktor lain harus mendapat perhatian dan keterlibatan yang lebih. 

Sebagai contoh, keberadaan masyarakat adat dan komunitas lingkungan hidup harus dilibatkan sejak proses analisis dilakukan. Hal ini penting karena dalam praktik, komunitas atau kelompok ini lebih mengenal dan menguasai kondisi lingkungan.

Mereka sehari-hari bersentuhan dengan dan menjaga langsung lingkungan yang mereka jadikan tempat tinggal atau tempat mencari penghidupan.

Bagi masyarakat adat dan komunitas lingkungan hidup,  lingkungan menjadi lokasi konsentrasi isu yang mereka jaga, yang kadang-kadang sulit ditemukan pada teori-teori lingkungan dari proses akademis. 

Ketiga, pemerintah dan korporasi harus bertanggung jawab atas tindakan mereka yang berdampak pada lingkungan sebagai pertanggungjawaban mereka terhadap akuntabilitas kepada publik atau masyarakat.  

Mekanisme pengawasan yang efektif oleh masyarakat pelaku, penjaga, dan komunitas terkait harus didorong, dilibatkan, dan dikuatkan selain pengawasan yang dilakukan oleh lembaga resmi seperti peradilan maupun media massa. 

Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat sering kali jauh lebih jeli karena mereka lebih sering bersentuhan langsung. Pertama, antisipasi dan melawan tantangan dalam upaya mewujudkan keadilan lingkungan.

Kelompok penguasa, kekuatan korporasi, maupun elite politik memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan. 

Sangat sering kekuatan pengaruh mereka lebih besar daripada masyarakat pemangku dan penjaga lingkungan sedangkan kepentingan mereka lebih beragam dibanding dengan masyarakat yang selama ini menjaga dan bersentuhan langsung dengan kondisi dan situasi lingkungan yang mereka jaga. 

Untuk itulah, kepentingan penguasa dan korporasi perlu dikontrol dan dikendalikan oleh berbagai atauran atau undang-undang yang disusun berdasarkan keterlibatan masyarakat.

Jika tidak, bukan tidak mungkin kepentingan ekonomi, kekuasaan, atau kepentingan lain bisa mengalahkan kepentingan pelestarian lingkungan. 

Hal ini dapat menyebabkan kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan kelompok lain, terutama kerusakan lingkungan yang merugikan banyak pihak.

Kedua, menguatkan langkah strategis dalam mewujudkan keadilan lingkungan. Caranya dengan memperkuat serta mempermudah peran dan partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan demokrasi.

Kampanye

Pemberian sanksi hukum yang tegas kepada pelanggar hukum lingkungan serta transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan kebijakan tentang pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam merupakan langkah yang wajib dilakukan oleh para pengambil kebijakan–terutama pemerintah.

Hal lain yang juga tidak boleh diabaikan adalah perlunya kampanye dan pendidikan lingkungan guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu lingkungan. 

Dalam melaksanakan hal ini, perlu ditentukan beberapa hal agar kempanye dan pendidikan tentang lingkungan tidak sebatas formalitas.

Kampanye dan pendidikan lingkungan harus didukung informasi dan pesan-pesan lingkungan yang tegas dan menyasar target yang terdefinisi dengan baik.

Kampanye harus diawali dengan menentukan sasaran yang tepat dengan dukungan saluran atau media yang tepat dengan bahasa yang mudah serta mudah diingat oleh masyaraka.

Libatkan masyarakat secara aktif melalui berbagai kebijakan seperti gerakan Jumat bersih atau berbagai lomba dengan tema kebersihan lingkungan.

Jika perlu gunakan influencer atau pemengaruh, menggandeng tokoh masyarakat, aktivis lingkungan, tokoh adat, artis, atau orang lain yang memiliki pengaruh di masyarakat.

Tak kalah penting adalah menguatkan komitmen menjaga lingkungan melalui teladan serta aturan-aturan yang tepat, bisa berupa peraturan kepala daerah (bupati/wali kota), peraturan desa, maupun kearifan lingkungan di tingkat akar rumput.

Di Kabupaten Klaten, ada beberapa tradisi dan peraturan yang mendorong pelestarian lingkungan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. 

Pertama, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perburuan Burung, Ikan, dan Satwa Liar Lainnya. Kedua, Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten mewajibkan pengantin untuk menebar ikan di sungai.

Ketiga, Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten mewajibkan menanam bibit pohon gayam bagi pasangan calon pengantin, sebelum mereka melangsungkan prosesi pernikahan.

Keempat, Desa Pluneng, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten menerbitkan peraturan desa yang mengatur tentang larangan berburu ikan dengan cara menyetrum dan menyebar obat yang diberlakukan sejak 2016.

Masih banyak kelurahan/desa/kearifan lokal di Kabupaten Klaten yang bisa dijadikan contoh baik bahwa komitmen menjaga dan melestarikan lingkungan bisa dikuatkan dan didorong oleh proses demokrasi melalui berbagai peraturan atau kebijakan.

Lebih dari apa yang telah disampaikan di atas, perlu menjadi kesadaran bersama bahwa demokrasi dan kebijakan bukan satu-satunya penjamin pelindungan dan kelestarian lingkungan. 

Perilaku masyarakat maupun pemerintah yang bertentangan dengan kelestarian lingkungan, seperti korupsi, keberpihakan pada investasi yang mengancam lingkungan, serta pola pikir di masyarakat dan pemangku kebijakan menjadi faktor penghambat upaya pelindungan dan pelestarian lingkungan. 

Komitmen bersama dari pemerintah selaku pemegang amanat demokrasi, masyarakat, dan lembaga/kelompok sipil merupakan hal yang wajib dilakukan dan dijaga untuk memastikan bahwa demokrasi digunakan secara efektif untuk melindungi lingkungan hidup.

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 26 Juli 2025. Penulis adalah Komisioner KPU Kabupaten Klaten dan peminat isu-isu lingkungan)

 

Ichwan Prasetyo - Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.
Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif