kolom
Langganan

Gotong Royong

Adib Muttaqin Asfar  - Espos.id Kolom  -  Jumat, 31 Januari 2025 - 14:35 WIB

ESPOS.ID - Adib Muttaqin Asfar (Solopos/Istimewa)

Gotong royong adalah “DNA” orang Indonesia. Berakar budaya Nusantara yang gemar berbagi dan membantu sesama, gotong royong menjadi kunci bertahan hidup saat krisis, pandemi, hingga saat negara terkesan hendak lepas tangan.

Pada 2020–2022, saat pendemi Covid-19 terasa tak berujung, sebagian orang berinisiatif menggalang bantuan berupa dana dan barang untuk disalurkan kepada mereka yang sedang terjepit. 

Saat sektor informal rontok dan gelombang pemutusan hubungan kerja melanda sektor formal, sejumlah inisiatif warga bermunculan. Salah satu wujudnya adalah kemunculan aksi solidaritas pangan dan dapur umum di berbagai kota yang terinspirasi gerakan Food Not Bombs (FNB) dari San Francisco. 

FNB muncul sebagai gerakan kolektif independen untuk berbagi makanan secara gratis, khususnya makanan vegetarian. Gerakan ini muncul sebagai bagian penolakan terhadap kebijakan pemerintah berbagai negara yang terlibat perang dan mengabaikan kemiskinan.

Selain berbagi makanan, muncul inisiatif gerakan membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) seperti Pasar Sonjo—ejaan yang benar: Sanja—di Jogja. Para aktivis membuat aplikasi digital sebagai katalog elektronik produk-produk UMKM.

Inisiatif tersebut melibatkan berbagai kelompok warga lokal, mahasiswa, aktivis sosial, dan akademikus perguruan tinggi. Keragaman itu menjadikan aksi sosial mereka inklusif dan tidak terkooptasi oleh satu pihak.

Meski muncul dalam bentuk berbeda-beda, inisiatif-inisiatif tersebut memiliki ide besar yang serupa. Warga menjadi produsen, menyediakan pasar, dan menjadi konsumen sekaligus. 

Semua bergerak, tidak ingin hanya menunggu bantuan pemerintah. Pasar Sonjo dan FNB menjadi bukti inisiatif gotong royong yang sebenarnya tidak pernah bergantung pada negara.

Di manakah negara? Beberapa tahun kemudian anjuran gotong royong kembali dimunculkan. Kali ini oleh seorang penyelenggara negara.

Tentu bukan dengan menambah pajak konsumsi seperti pajak pertambahan nilai (PPN) yang menambah beban warga, melainkan menggali pajak-pajak orang superkaya, korporasi, windfall perusahaan tambang, dan sejenisnya.

Sejumlah studi dan simulasi menunjukkan penarikan pajak dari orang-orang superkaya dan korporasi raksasa menghasilkan penerimaan negara yang jauh lebih besar. 

Center of Economic and Law Studies (Celios) mencatat sejumlah potensi penerimaan negara yang belum tersentuh. Potensi itu, antara lain, penerapan pajak karbon yang tertunda serta potensi penerimaan Rp300 triliun dari sektor tambang ilegal dan pengemplang pajak sawit yang belum dioptimalkan.

Menarik pajak dari kedua sektor potensial itu bukan hal gampang mengingat kekuatan uang para pelaku bisnis tersebut. 

Pemerintah memilih memberikan pengampunan pajak kepada orang kaya yang terbukti gagal, menaikkan PPN—meski sementara ini batal, dan mencoba memanfaatkan “DNA” gotong royong warga negara.

Narasi Positif

Wacana gotong royong adalah salah satu narasi positif yang berkembang di tengah keterbatasan kemampuan negara memenuhi janji politik penyelenggaranya. 

Ide gotong royong untuk MBG bukan satu-satunya dan bukan yang pertama muncul dari negara ini. Saat pandemi Covid-19, muncul wacana “vaksinasi gotong royong individu” yang pendanaannya dibebankan kepada perorangan.

Rencana vaksinasi berbayar itu dikritik habis-habisan oleh para pakar kesehatan karena rentan komersialisasi. World Health Organization (WHO) mengingatkan praktik tersebut berpotensi menimbulkan persoalan etis dan ketidaksetaraan akses publik terhadap vaksin. 

Pengalaman ini menunjukkan “gotong royong” menjadi bentuk narasi positif demi memuluskan kepentingan tertentu. Narasi positif semacam ini kerap digunakan sebagai strategi komunikasi yang efektif dalam berbagai isu. 

Narasi ini disertai penolakan terhadap segala hal yang membawa emosi negatif, termasuk kritik atau pengungkapan masalah. Pada saat yang sama, yang diglorifikasi adalah narasi kebangkitan, pemulihan, kejayaan, dan sejenisnya.

Pada Pemilu 2024, strategi ini memenuhi ruang-ruang percakapan warga dari angkringan hingga media sosial. Associate professor dari School of Culture History and Language Australian National University (ANU), Ross Tapsell, menyebut yang terjadi pada Pemilu 2024 sebagai toxic positivity. 

Toxic positivity adalah perilaku menuntut diri sendiri atau orang lain selalu berpikir positif dan menolak emosi negatif. Saat berbicara dalam Indonesia Fact Checking Summit (IFCS) pada  Kamis 2 Mei 2024 di Palembang, Tapsell menyebut Prabowo Subianto menggunakan toxic positivity dalam kampanye seperti yang dilakukan Ferdinand Marcos Jr. di Filipina. 

Alih-alih menggunakan taktik kampanye negatif seperti mengkritik atau mendebat lawan, kampanye ini secara konsisten membangkitkan energi positif pendukungnya.

Dalam tulisan berjudul It’s Time to Reframe Disinformation: Indonesia’s Elections Show Why, pandangan Tapsell merujuk pada sikap Prabowo yang kerap menyatakan setuju terhadap pernyataan kedua rivalnya saat debat alih-alih beradu pendapat.

Dia juga pernah menolak sesi tanya jawab seusai debat yang berpotensi memunculkan pertanyaan wartawan terhadap rencana dan kebijakannya.

Tapsell membandingkan dengan Marcos Jr. yang mengandalkan orkestrasi video-video di Tiktok untuk menghapus catatan kediktatoran ayahnya di Filipina pada masa lalu. 

Di Indonesia, cara berkampanye Prabowo lebih sederhana, yakni membuat citra yang positif dan bersahabat. Upaya membangun citra diri tersebut disertai minimnya debat untuk menguji ide-ide besarnya.

Tidak mengherankan program-program yang dijanjikan selama Pemilu 2024 meluncur tanpa menghadapi perdebatan panjang, termasuk janji makan siang gratis yang kini bernama MBG. 

Mereka yang terlibat dalam kampanye lebih sibuk dengan janji makan siang gratis ketimbang alasan logis, bagaimana ukuran keberhasilan, dan yang tak kalah penting bagaimana pembiayaannya.

Dalam benak publik, makan siang gratis alias MBG adalah upaya negara mengalokasikan sumber daya untuk memberikan makanan bergizi tinggi secara cuma-cuma bagi masyarakat. 

Logikanya, ketika program direncanakan, semestinya sudah ada hitung-hitungan anggaran yang disiapkan. Bukan di tengah jalan muncul usulan rakyat diminta bergotong royong untuk kali kesekian.

Ketika warga diminta bergotong royong, jangan salahkan jika ada yang bertanya di mana fungsi negara selain menarik pajak dan iuran. 

Warga Indonesia tak perlu diajari bergotong royong karena banyak gerakan kolektif yang lebih berhasil daripada “gotong royong” yang diorkestrasi pemerintah.

(Esai ini terbit di Harian Solopos edisi 30 Januari 2025. Penulis adalah Manajer Konten Solopos Media Group)

Ichwan Prasetyo - Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.
Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif