Ivan Indrakesuma - Espos.id Kolom - Rabu, 21 Januari 2026 - 14:56 WIB
ESPOS.ID - Ivan Indrakesuma (Solopos/Istimewa)
Kamis, 15 Januari 2026, Pemerintah Kabupaten Boyolali punya hajat besar, menjadi tuan rumah peringatan Hari Desa Nasional 2026. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, dalam event itu memimpin Deklarasi Boyolali pada acara puncak Hari Desa Nasional 2026, yang dipusatkan di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali.
Mendes Yandri berharap deklarasi itu menjadi fondasi kuat dalam menyukseskan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto dalam menyukseskan dan memajukan desa di seluruh Indonesia. Deklarasi Boyolali itu memuat beberapa hal, pertama, melaksanakan program prioritas presiden, dalam mewujudkan Asta Cita ke-6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
Kedua, berkolaborasi dalam mewujudkan swasembada pangan, swasembada energi, makan bergizi gratis, Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, pemberdayaan masyarakat, dan program prioritas presiden lainnya, dalam rangka bangun desa, banhun Indonesia.
Ketiga, menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan desa dalam mewujudkan desa terdepan, menuju Indonesia Emas 2045. Mendes Yandri juga menegaskan desa miliki peran sentral dan strategis dalam menyangga ketahanan ekonomi nasional.
Penegasan yang disampaikan Mendes Yandri ini harus dipahami bahwa peran desa dalam proses pembangunan bangsa menjadi semakin dan sangat penting. Kepala desa dan perangkatnya dituntut makin kreatif, inovatif, solutif, dan kompetitif dalam mengelola.
Tak dimungkiri, desa di Soloraya kini berada di persimpangan penting. Kita lihat di satu sisi, desa terus didorong menjadi motor penggerak pembangunan, mandiri secara ekonomi, dan tangguh secara sosial. Tapi di sisi lain, realitas anggaran justru menunjukkan ruang gerak desa kian menyempit.
Penurunan angka Dana Desa (DD) tahun anggaran 2026 yang dikeluhkan kepala dan perangkat desa menjadi penanda bahwa pembangunan desa kini menuntut pilihan-pilihan yang semakin berat.
Catatan Espos Indonesia, alokasi Dana Desa di beberapa kabupaten di Soloraya turun drastis, bahkan mencapai 60% dibandingkan tahun sebelumnya. Di Kabupaten Sragen, angkat Dana Desa untuk 196 desa turun dari sekitar Rp210 miliar pada 2025 menjadi hanya sekitar Rp70,6 miliar pada 2026.
Di Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Sukoharjo, kepala desa juga menghadapi situasi serupa. Keluhannya sama, anggaran menyusut, sementara kebutuhan warga tetap tinggi.
Kemudian pencegahan stunting dengan peningkatan layanan dasar kesehatan skala desa, penguatan desa adaptif perubahan iklim melalui pengelolaan sumber daya alam (SDA) berkelanjutan dan pengendalian bencana.
Masih ada lagi yaitu pengembangan potensi desa meliputi pengembangan potensi ekonomi lokal dan BUM Desa, dana operasional pemerintah desa paling banyak 3% dari total Dana Desa, infrastruktur dan sarana prasarana desa dengan memenuhi kebutuhan dasar dan pembangunan. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi yaitu mendukung implementasi Desa Digital dan terakhir padat karya tunai.
Kondisi ini menempatkan kepala desa berada di posisi paling dilematis. Mereka adalah pihak yang paling dekat dengan warga, sekaligus yang harus menjelaskan mengapa pembangunan tidak berjalan seperti rencana. Desa dituntut tetap menjalankan program nasional, tapi di sisi lain, ruang fiskal seolah dipagari sehingga desa nyaris tidak memiliki fleksibilitas untuk menjawab kebutuhan lokal yang tak kalah mendesak.
Sejak awal Dana Desa digulirkan, semangat yang dibangun adalah kemandirian desa. Desa diharapkan menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar pelaksana kebijakan. Namun, ketika porsi anggaran menyusut dan penggunaannya semakin diikat oleh bebagai ketentuan, kemandirian itu menghadapi ujian yang begitu berat. Desa seolah berada di antara idealisme otonomi dan kenyataan administratif.
Meski demikian, ada sejumlah desa di Soloraya yang sudah mempunyai solusi dan ada yang mencoba beradaptasi. Salah satu opsinya adalah beberapa desa mulai menguatkan Pendapatan Asli Desa (PAD) melalui Badan Usaha Milik Desa mengembangkan usaha ekonomi lokal, hingga memperkuat ketahanan pangan berbasis potensi setempat. Praktik ini menunjukkan desa masih memiliki kompetensi, meskipun tidak semua desa memiliki kapasitas sumber daya manusia dan modal yang sama.
Di sisi lain muncul pertanyaan, apakah desa akan terus diposisikan sebagai ujung tombak pelaksanaan program pusat atau diberi ruang lebih besar untuk menentukan prioritasnya sendiri? Pertanyaan ini penting, mengingat tantangan desa tidak hanya soal anggaran, tetapi juga soal keberlanjutan pembangunan dan kepercayaan masyarakat.
Desa adalah fondasi pembangunan nasional. Ketika desa kehilangan ruang untuk bergerak, dampaknya bukan hanya pada infrastruktur, tetapi juga pada kohesi sosial dan partisipasi warga. Ke depan, kebijakan Dana Desa perlu menemukan keseimbangan antara arah nasional dan kebutuhan lokal. Desa juga membutuhkan kepastian, fleksibilitas, dan kejelasan peran agar tetap mampu menjalankan fungsinya sebagai penggerak pembangunan.
Di persimpangan inilah desa-desa di Soloraya berdiri hari ini. Keyakinannya adalah kepala desa dan perangkat serta masyarakatnya tidak menolak perubahan dengan tujuan yang lebih baik. Di sisi lain, mereka butuh kepastian untuk mencari arah yang paling masuk akal agar pembangunan tetap berjalan, warga tetap terlayani, dan semangat kemandirian desa tidak sekadar menjadi slogan.