kolom
Langganan

Budaya Malu

Redaksi Redaksi  - Espos.id Kolom  -  Senin, 7 April 2025 - 09:50 WIB

ESPOS.ID - Ilustrasi maling. (freepik.com)

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Surya Paloh menyebut tentang budaya malu. Hal itu dia ungkapkan saat menjawab pertanyaan wartawan tentang keponakannya yang diangkat menjadi komisaris independen salah satu bank BUMN. 

Surya Paloh menyatakan pengangkatan sang keponakan tersebut bukan atas nama Partai Nasdem. Surya kemudian menyebut budaya malu menjadi bagian aktivitas Partai Nasdem sehingga saat ini tidak ada wakil Partai Nasdem di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. 

Partai Nasdem bukan pendukung Prabowo dalam pemilihan presiden tahun 2024 sehingga “merasa malu” meminta atau mendapat jatah kursi di kabinet. Lontaran tentang budaya malu yang disampaikan Surya Paloh itu menarik ditelaah. 

Budaya inilah yang belakangan makin hilang dari praksis politik dan pengelolaan negara ini. Budaya malu yang hilang ini seiring sejalan dengan ketiadaan etika dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai moral yang berwujud praksis memanipulasi hukum dan korupsi di mana-mana.

Budaya malu adalah konsep sosial yang sangat memengaruhi perilaku individu dalam masyarakat. Konsep ini sangat kuat di negara-negara Asia, termasuk Indonesia. Di Indonesia norma-norma sosial dan tekanan kolektif sangat memengaruhi cara seseorang bertindak dan berinteraksi dengan orang lain.

Budaya malu memiliki banyak dimensi. Pada intinya berkaitan dengan rasa takut akan penilaian negatif dari orang lain dan keinginan untuk menjaga kehormatan serta reputasi diri dan keluarga.

Budaya malu adalah seperangkat nilai dan norma yang menekankan pentingnya menjaga citra diri di mata masyarakat. Dalam konteks ini, rasa malu muncul sebagai mekanisme pengendalian sosial yang mendorong individu bertindak sesuai dengan harapan sosial.

Rasa malu bukan hanya perasaan pribadi, tetapi merupakan refleksi tanggung jawab sosial terhadap kelompok atau komunitas yang lebih besar. Penjagaan citra bukan berbasis polesan dan pembangunan dari luar, tetapi muncul dari internal pribadi berbasis kesadaran diri tentang harkat dan martabat diri dengan basis rasa malu.

Budaya malu cocok dengan demokrasi karena mensyaratkan transparansi dan pertanggungjawaban kepada publik. Budaya malu penting dalam masyarakat demokratis sebagai kontrol kepada penguasa. Hilangnya budaya malu dalam masyarakat demokratis ada dua arti. Pertama, lemahnya kontrol publik terhadap penguasa. Kedua, bebalnya penguasa yang tak tahu malu.

Aspek-aspek budaya malu adalah pengendalian diri, norma kolektif,  dan tekanan sosial. Budaya malu berpengaruh luas dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Untuk mewujudkan masyarakat berbudaya malu, prasyarat utama adalah masyarakat berbasis kolektivitas yang saling mengingatkan dalam kebenaran. 

Apabila budaya malu diwujudkan sebagaimana seharusnya, rasa malu yang muncul menjadi alat kendali perilaku seseorang yang efektif dan merupakan salah satu unsur utama integritas.

Budaya malu juga memiliki sisi negatif. Rasa malu yang berlebihan bisa menghambat kreativitas, inovasi, dan kebebasan individu mengekspresikan diri. Dalam beberapa kasus, tekanan sosial yang kuat dapat menyebabkan stres, kecemasan, atau bahkan depresi. Masihkah kita memahami dan “ngugemi” budaya malu?

Ichwan Prasetyo - Jurnalis Solopos Media Group, menulis konten di media cetak dan media online.
Berita Terkait

Hanya Untuk Anda

Inspiratif & Informatif